Dikutip dari buku Pajak Penghasilan Potongan dan Pungutan: Pasal 21, 22, 23, 26 UU No. 17/2000 yang ditulis oleh Tony Marsyahrul (2005: 59), pajak penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkaitan dengan …

jual komoditas maupun saham di perusahaan tambang di Indonesia, yang nantinya menjadi dasar design sistem digital assessment untuk perusahaan tambang di Indonesia. 5. Kesimpulan dan Saran Bab ini merupakan simpulan dan saran dari hasil analisis ata hasil penelitian dengan menggunakan meteodolodi penelitian yang digunakan.

Guna memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Legal Audit dilakukan oleh seorang auditor hukum Apabila dikaitkan peran legal audit dalam upaya pembayaran hutang atau restrukturisasi hutang. Maka ia perlu menalisa kalusul-klausul pada suatu perjanjian hutang perusahaan.

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelas pasal dalam P3B tersebut telah mengatur bahwa dalam hal perusahaan berdomisili di Belanda melalui BUT, maka BUT tersebut dikenakan pajak tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia akan tetapi dengan tarif pajak maksimum sebesar 10%, sehingga dengan demikian tarif PBDR/BPT berlaku untuk Wajib Pajak yang berdomisili …

Untuk lebih memahami tentang Pajak Bumi dan Bangunan (selanjutnya disingkat PBB) sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, silahkan disimak istilah-istilah umum terkait PBB sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi berikut ini.

Pukuafu Indah, perusahaan swasta nasional) sehingga Indonesian Participant bisa memiliki 51% saham perusahaan tambang ini. Perselisihan terjadi setelah Pemerintah RI menjatuhkan status default (lalai) kepada Newmont, 11 Februari 2008, karena tidak kunjung menjual 3% sahamnya untuk periode 2006 dan 7% saham periode 2007.

memilih perusahaan pertambangan sebagai objek adalah karena menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020) melalui Report to the Nations 2020 menunjukkan bahwa sektor pertambangan mengalami kerugian terbesar akibat kasus …

Kontrak karya adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara pemerintah republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari kata work of contract.

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015 - 2017 sebanyak 41 perusahaan yang meliputi sub sektor batubara, minyak & gas, Logam & mineral, dan sub sector batu – batuan (). Tabel 4.1

usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. vii. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B) adalah emerintah Perjanjian Karya antara p dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara.

Leasing merupakan pembiayaan terhadap perusahaan perusahaan yang baru saja berdiri dimana perusahaan baru berdiri yang tadinya belum memiliki barang-barang modal untuk menjalankan operasional perusahannya seperti alat-alat kantor, alat-alat berat dalam jasa konstruksi, atau dalam alat-alat berat dalam bidang pertambangan.

Berdasarkan UU tersebut, bentuk pengusahaan pertambangan di Indonesia terdiri dari Kuasa Pertambangan (KP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Secara umum, tidak ada klausul khusus aspek perpajakan yang berlaku bagi Pemegang Kuasa Pertambangan, sehingga yang harus dilaksanakan adalah ketentuan perpajakan yang berlaku ...

Ketiga, objek penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Alasan pemilihan perusahaan sektor pertambangan sebagai objek penelitian ini adalah karena minat investor untuk berinvestasi di perusahaan sektor pertambangan sangatlah tinggi sehingga informasi keuangan perusahaan yang tepat waktu dan akurat ...

Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana penerapan manejemen risiko pada proses blasting di PT. Cipta Kridatama Jobsite Mahakam Sumber Jaya Kalimantan Timur, efektivitas penerapannya dan kesesuaiannya dengan OHSAS 18001:2007 klausul 4.3.1 "Hazard Identification, Risk Assessment And Determining Controls" dan ISO 14001:2004 klausul

Untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas perusahaan pertambangan. Untuk mengetahui apakah selama ini tambang-tambang yang beroperasi menjaga apayang telah diamanatkan dalam undang-undang minerba, seperti tidak merusak lingkungan dan tidak membuka lahan tambang di kawasan hutan lindung.

Disebutkan, ada perbedaan kadar batubara di Lahat dan Tanjung Enim dibandingkan di Muba. Untuk di Lahat berkadar 6.000-6.500 kcal/kg, di Tanjung Enim berkadar 6.500-7.500 kcal/kg, dan di Muba hanya berkadar 4.500-5.500 kcal/kg. Hutan Lindung Kawasan di sekitar kaki Bukit Serelo dikepung pertambangan batubara milik sejumlah perusahaan tambang.

Adapun klausul tersebut telah mengubah Pasal 4A dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sebab, dalam beleid yang masih berlaku hingga saat ini tersebut mengatur kedua rencana objek pajak baru itu tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Lebih lanjut, kebutuhan pokok ...

4.1 Deskripsi Objek Penelitian Data yang disajikan dalam penelitian ini berasal dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (annual report) perusahaan pertambangan, perkebunan dan juga kehutanan yang mengikuti PROPER tahun 2011, 2012 dan 2013.

4.1 Deskripsi Objek Penelitian Data yang disajikan dalam penelitian ini berasal dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan (annual report) perusahaan pertambangan, perkebunan dan juga kehutanan yang mengikuti PROPER tahun 2011, 2012 dan 2013.

Kebijakan K3 merupakan komitmen pimpinan suatu organisasi perusahaan untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja seluruh personil di bawah kendalinya juga pihak-pihak yang berkaitan (berhubungan) dengan kegiatan (aktivitas) operasi perusahaan (organisasi) tersebut. Kebijakan K3 dalam klausul OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety ...

Pertambangan, Keberlanjutan, dan Sustainable Development Goals (SDGs) Mungkin banyak yang tidak tahu, bahwa di Indonesia ada Hari Pertambangan dan Energi yang diperingati setiap tanggal 28 September. Akan lah sangat baik bila pemangku kepentingan pertambangan di negeri ini memperingati hari tersebut dengan mengokohkan tekad untuk …

4.1 Deskripsi Objek Penelitian ... usaha pertambangan batubara, perdangan batubara, jasa kontraktor penambang, ... ini perusahaan memfokuskan untuk pengembangan tahap kedua yang lebih menitik beratkan kepada pembangunan area komersial. Seiring dengan ...

perusahaan terutama sektor pertambangan sebagai objek penelitian. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian event study (studi peristiwa) dengan pendekatan studi kasus pada perusahaan pertambangan BUMN go public yang mempublikasikan sustainability report tahun 2011–2013 berturut-turut. Menurut

4 Poin Penting Audit Eksternal SMK3 Menurut Regulasi. Audit eksternal SMK3 sangat penting dilaksanakan perusahaan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan SMK3. Audit eksternal SMK3 juga dapat dijadikan sebuah alat bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja K3, bukti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan K3, meningkatkan ...

Pada 1 Agustus 2018, Presiden telah menandatangani aturan baru untuk mengatur pajak perusahaan tambang yakni Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Perpajakan dan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral (PP No …

(5) Perusahaan pasangan usaha (Investee Company) adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dalam perusahaan modal ventura. (6) Asset dalam perjanjian ini adalah pabrik batu bara, lahan pertambangan batu bara, mesin-mesin, dan asset lainnya dalam rangka kerjasama ini tidak terbatas pada waktu tertentu.

* Objek dan esensi dari Peraturan Perusahaan (Ketentuan Umum) * Ketentuan-ketentuan yang disepakati para pihak dalam Peraturan Perusahaan * Pemahaman terhadap klausul-klausul tertentu dalam Peraturan Perusahaan ... Jangan ragu untuk menanyakan apapun kepada kami. Klik di bawah untuk memulai obrolan. Marketing .

Selain itu, pernyataan dari direksi terkait keterlibatan dengan suatu perkara yang dapat memengaruhi kelangsungan perusahaan juga akan diperiksa. Dokumen Asuransi; Dokumen-dokumen ini melibatkan beberapa hal. Misalnya, penanggung asuransi, jenis, objek asuransi, risiko yang ditanggung, jumlah tanggungan, klausul bank, dan jangka waktu asuransi.

Hal ini terjadi untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang melakukan penandatanganan kontrak sebelum tahun 1994, yang mana pada kontrak tersebut belum ada klausul yang menyatakan bahwa kontraktor wajib melakukan kegiatan dan mencadangkan dana untuk ASR. Kondisi ini membuat pemerintah harus memutar otak untuk pendanaan pembongkaran anjungan.